Presiden Prabowo Subianto akan berpidato soal Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato itu akan menjadi momentum pemerintah memaparkan arah kebijakan fiskal serta postur anggaran tahun depan.
Mengenai pemangkasan anggaran MBG merupakan salah satu poin yang paling ditunggu publik saat ini, menurut ekonom. Langkah pemangkasan itu dinilai membantu pemerintah menjaga target defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8%–2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut penurunan anggaran MBG pada 2027 dapat menjadi bagian dari strategi konsolidasi fiskal. Menurut dia, alokasi yang lebih rendah akan memberi ruang bagi pengendalian beban bunga dalam jangka menengah.
“Dengan anggaran MBG yang lebih rendah, tekanan terhadap defisit dan kebutuhan pembiayaan utang juga menjadi lebih kecil,” ungkap Yusuf, dikutip dari Investor.id, Kamis, 13 Agustus 2026. “Ini penting untuk menjaga ruang fiskal dan mengendalikan beban bunga dalam jangka menengah.”
Alokasi MBG pada 2026 sebelumnya telah dipangkas dari sekitar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Badan Anggaran (Banggar) DPR memproyeksikan anggaran MBG 2027 berada di kisaran Rp 174 triliun.
Menurut Yusuf, penurunan tersebut terutama berkaitan dengan evaluasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lebih realistis sekitar 21.000 titik, dibandingkan rencana sebelumnya sebanyak 27.000 titik. Pemerintah juga melakukan penajaman terhadap sasaran penerima manfaat.
Pemerintah juga perlu menata kembali sumber pendanaan MBG karena Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan anggaran program tersebut dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028.
“Jika pemisahan dilakukan lebih ketat, ruang anggaran untuk program MBG tersebut dapat semakin terbatas sehingga pemerintah perlu memilih antara mengurangi cakupan program atau mencari sumber pendanaan lain,” jelas Yusuf.
Yusuf mengingatkan bahwa apabila anggaran MBG tetap berada di atas Rp 200 triliun, tekanan terhadap defisit APBN akan semakin besar, terutama jika penerimaan negara tidak tumbuh sesuai harapan. Menurut dia, target defisit APBN 2027 sebesar 1,8%–2,4% terhadap PDB terlihat prudent di atas kertas, tetapi kredibilitasnya sangat bergantung pada kondisi fiskal tahun ini.
“MBG memang punya multiplier effect melalui konsumsi dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi manfaat ekonominya harus sebanding dengan biaya fiskal yang dikeluarkan,” ujarnya.
Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi 2,85% dari target awal 2,68%, terutama dipengaruhi kenaikan beban subsidi dan kompensasi sebesar 44,4% menjadi Rp 233 triliun pada semester I-2026.
Untuk menurunkan defisit ke bawah 2,4% pada 2027, Yusuf menilai pemerintah perlu mendorong penerimaan negara tumbuh agresif atau melakukan efisiensi belanja secara signifikan; dari sisi penerimaan, pertumbuhan pajak 24,6% menjadi sinyal positif, tetapi sulit dipertahankan sehingga risiko shortfall tetap perlu diantisipasi.
“Dengan kondisi itu, ruang fiskal riil untuk membiayai program baru lebih sempit dibandingkan yang terlihat dari postur anggaran.”
“Pemerintah perlu memastikan setiap program prioritas memiliki manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya fiskal agar konsolidasi fiskal tetap berjalan tanpa mengorbankan belanja produktif,” katanya.
