POLITIKPOS — Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau kembali memanas. Kubu pengurus yang dipimpin Afrizal Hidayat secara tegas menolak keabsahan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) yang digelar oleh pihak lain, yang dinilai sebagai bentuk “pembegalan politik” untuk kepentingan kelompok Muswillub menjelang Muktamar PPP akhir Agustus 2025.
Bendahara DPW PPP Riau, Muhammad Arfah, menyebut klaim sepihak yang menyatakan telah terbentuk kepengurusan baru PPP Riau adalah tidak sah dan tidak prosedural.
“Kami tegaskan, tidak ada dualisme. Kami adalah pengurus yang sah. Muswillub itu tidak sesuai AD/ART partai,” kata Arfah dalam keterangannya, Sabtu, 5 Juli 2025.
Menurut Arfah, pelaksanaan Muswillub seharusnya melalui tahapan dan mekanisme yang jelas. Misalnya, pengurus harian dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas, lalu dibahas dalam rapat harian dan disahkan melalui musyawarah kerja wilayah dengan persetujuan minimal dua pertiga suara.
“Faktanya, acara itu lahir ujug-ujug hanya berbekal surat tugas dari DPP yang tidak jelas dasar hukumnya,” ungkapnya.
Ia juga menilai Muswillub tersebut bermuatan kepentingan menjelang Muktamar PPP yang akan memilih ketua umum baru.
“Ini bagian dari upaya kelompok tertentu, termasuk PLT Ketum Mardiono, yang ingin melanggengkan kekuasaan. Kami di Riau ini dijadikan sasaran hanya karena dianggap tidak mendukung Mardiono. Padahal, kami belum pernah menyatakan sikap mendukung siapa pun,” ujarnya.
Salah satu poin krusial yang dipersoalkan kubu Afrizal Hidayat adalah keabsahan dukungan dari 10 DPC PPP yang diklaim hadir dalam Muswillub. Namun, menurut Arfah, secara fisik hanya lima yang hadir, itupun bukan ketua DPC dan tanpa mandat resmi. “Kami punya bukti, tujuh DPC yaitu Inhil, Inhu, Kuansing, Kampar, Pelalawan, Rohul, dan Siak sudah menyatakan penolakan secara tertulis terhadap hasil Muswillub,” katanya.
Atas kisruh ini, pengurus resmi DPW PPP Riau sudah melaporkan sengketa ini ke Mahkamah Partai untuk mencari kejelasan hukum dan keadilan organisasi.
“Kami telah menggugat ini secara sah. SK yang dikeluarkan bukan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, tapi hanya wakil sekjen. Padahal sekjen dalam kondisi sehat. Ini jelas cacat prosedur,” ungkap Arfah.
Ia juga mengingatkan bahwa PPP adalah organisasi politik yang harus tunduk pada aturan, bukan perusahaan pribadi yang bisa diutak-atik sesuka hati. “Kalau DPP tidak mampu menghadapi oknum ini, kami khawatir masa depan PPP akan semakin suram,” katanya.
“Kalau mereka masih ngotot mengklaim, silakan. Tapi ikuti aturan. Kalau benar, kami ikut. Tapi kalau caranya salah dan cacat prosedur, jangan paksakan kehendak. PPP bukan milik kelompok tertentu,” tutup Arfah.
Wakil Ketua OKK DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, juga menegaskan bahwa langkah kelompok Rusli Efendi dan Ikbal Sayuti adalah tindakan yang bertentangan dengan etika organisasi.
“PPP hari ini sedang terpuruk. Seharusnya tidak diperparah dengan tindakan-tindakan seperti kudeta partai. Kalau memang ingin jadi pemimpin, bersabarlah dan ikut aturan,” katanya.
Kritik keras juga datang dari perwakilan Sekretaris DPC PPP Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas, yang menyayangkan sikap Rusli Efendi yang disebut tidak mencerminkan nilai-nilai adat Melayu.
“Kita di Melayu ini menjunjung tinggi sopan santun dan musyawarah. Tapi yang terjadi sekarang sangat jauh dari nilai-nilai itu. Bagaimana mungkin seseorang yang mengklaim tokoh bisa melakukan manuver tidak bermoral seperti ini,” katanya.
Tujuh DPC disebut telah bertemu langsung dengan Sekjen PPP Arwani Thomafi dan seluruh Majelis Partai untuk menyampaikan bahwa mereka tidak pernah hadir dalam Muswillub yang diselenggarakan Rusli Efendi dan Ikbal Sayuti. “Kami sudah sampaikan secara resmi. Kami tunggu keputusan dari Majelis Partai,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 33 kepengurusan DPW PPP Provinsi Riau pimpinan H Ikbal Sayuti sudah terbentuk. Susunan kepengurusan dengan nomor: 1698/SK/DPP/W/VI/2025 sisa masa bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Luar Biasa (Muswillub) beberapa waktu lalu.
Ikbal Sayuti sendiri saat ini adalah anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024 -2029. Kemudian pernah tercatat sebagai Ketua Bidang Lazis DPP PPP, Mantan Bendahara Umum DPP GPK, Bendahara Umum PMRI serta Ketua DPP GPK. Selain itu ada juga Dedi Putra sebagai Sekretaris DPW, Irsyadul Ibad sebagai bendahara.
Kemudian ada juga tiga majelis dalam kepengurusan DPW PPP Riau. Yakni Majelis Pertimbangan, Majelis Syariah dan Majlis Pakar dengan jumlah personalia sebanyak 32 orang. Yakni Ketua Majelis Pertimbangan H Syofyan Hamzah. Ketua Majelis Syariah H Syahrizal LC. Ketua Majlis Pakar Dra Hj T Nazlah Khairati MP.
Dengan telah diterbitkannya SK ini maka DPW PPP Riau memiliki Pengurus yang definitif tidak lagi dipimpin oleh Pelaksana Tugas. DPP melalui Surat Keputusan ini akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perjalanan organisasi Dewan Pimpinan Wilayah PPP Riau.***
Reporter: Melba | Editor: Melba
Simak informasi lainnya tentang Politik
