POLITIKPOS – Demokrasi Indonesia dinilai menghadapi tantangan serius akibat maraknya buzzer dan relawan politik yang bekerja di luar sistem formal, kata Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini.
Dia melihat fenomena ini merusak ruang publik politik dan melemahkan fungsi demokrasi. Kerusakan tersebut dapat dipahami melalui teori “Tragedy of the Commons”. Jika ruang publik digunakan tanpa batas, maka ruang itu akan rusak.
“Fenomena ini kini terjadi pada demokrasi dan arus informasi. Arus informasi yang super cepat masuk ke dalam sistem politik membuat demokrasi mengalami kelelahan dan kerusakan kritis,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Dia menyebut, fungsi check and balances menjadi rusak karena aspirasi publik tidak lagi lahir dari hati nurani, tetapi diciptakan oleh mesin bot dan buzzer politik.
“Selama 10 tahun terakhir, teknologi AI sengaja dipakai secara sistematis untuk kepentingan politik sempit, membungkam demokrasi melalui buzzer dan relawan,” kata Didik.
Kondisi ini juga menjadi perhatian Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Beberapa waktu lalu, Megawati menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan penggunaan buzzer.
“Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang buzzer-buzzer yang hanya membuat perpecahan, belum tentu faktanya saja,” ujar Megawati.
Didik menilai pesan Megawati sangat relevan untuk menyelamatkan demokrasi. Ia menegaskan, media sosial yang dipakai secara liar dan tanpa aturan oleh negara bisa menjadi bencana politik.
Karena itu, Universitas Paramadina mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang adil untuk menjaga ruang publik demokrasi. “Anjuran Megawati sebagai politisi senior perlu diindahkan agar buzzer tidak lagi merusak demokrasi,” tutup Didik.***
